๐ง๐ฟ๐ฒ๐ป๐ด๐ด๐ฎ๐น๐ฒ๐ธ|๐๐ป๐ฑ๐ถ๐ธ๐ฎ๐ป๐ฒ๐๐.๐ฐ๐ผ๐บ โ Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama OPD mitra untuk membahas rencana kerja serta arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Namun, pembahasan belum dapat berjalan optimal karena breakdown anggaran dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) belum tersedia.
โHari ini ternyata breakdown dari Bakeuda belum ada, sehingga tidak mungkin kita bisa membahas secara rinci RAPBD-nya,โ tegas Ketua Komisi IV, Sukarudin, usai memimpin rapat, Jumat (18/10/2025).
RSUD dan Dinas Kesehatan Diminta Wajib Hadirkan RKA
Dalam rapat tersebut, Sukarudin menekankan pentingnya kehadiran dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari seluruh OPD terkait, termasuk RSUD dr. Soedomo, RSUD Panggul, dan Dinas Kesehatan.
โRapat berikutnya wajib menyertakan RKA, baik dari RSUD dr. Soedomo, RSUD Panggul maupun Dinas Kesehatan. Ini penting supaya kita tahu anggaran itu benar-benar diperlukan atau tidak,โ ujarnya.
Komisi IV menilai, tanpa RKA yang lengkap, pembahasan anggaran tidak dapat dilakukan secara akurat maupun berbasis kebutuhan riil.
Sorotan Terhadap Kinerja BLUD RSUD
Komisi IV juga menyoroti kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengelola dua rumah sakit daerah tersebut. Sukarudin menyebut target pendapatan RSUD dr. Soedomo tahun berjalan dinilai sangat berat untuk dicapai, karena angkanya mencapai Rp147 miliar.
โKita lihat target pendapatan RSUD dr. Soedomo tahun ini berat untuk dilampaui. Sementara RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) BLUD tahun 2026 belum bisa dibahas karena RKA belum tersedia,โ jelasnya.
Fiskal 2026 Ketat, OPD Diminta Selektif Menentukan Prioritas
Dalam kesempatan tersebut, Sukarudin mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah tahun depan sangat ketat. Ia mengungkapkan, dana transfer ke Kabupaten Trenggalek turun sekitar Rp153 miliar dibanding tahun sebelumnya.
โDengan penurunan transfer sekitar Rp153 miliar, kita harus kencangkan ikat pinggang. Harus kita pilah dan pilih mana yang prioritas dan mana yang bisa ditunda. Kalau bisa ditunda, ya ditunda dulu supaya bisa kita alokasikan ke yang lebih penting,โ tandasnya.
Komisi IV meminta seluruh OPD menyusun perencanaan APBD 2026 secara selektif dan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.
โKalau bisa ditunda, ditunda dulu. Kita distribusikan ke yang lebih penting. Prinsipnya itu,โ pungkasnya.(And)
