๐ง๐๐น๐๐ป๐ด๐ฎ๐ด๐๐ป๐ด, ๐ฎ๐ป๐ฑ๐ถ๐ธ๐ฎ๐ป๐ฒ๐๐.๐ฐ๐ผ๐บ โ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna dengan agenda utama penyampaian dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Jumat (27/3/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Graha Wicaksana lantai dua Kantor DPRD Tulungagung ini dipimpin Ketua DPRD Marsono, S.Sos., dan dihadiri Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., Wakil Bupati Ahmad Baharudin, S.M., M.M., Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat, serta seluruh anggota DPRD.
Agenda LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas konstitusional pemerintah daerah kepada legislatif atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Berita Acara LKPJ Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah.
Dalam paparannya, Bupati Gatut Sunu Wibowo menyampaikan capaian kinerja yang menunjukkan tren positif, khususnya di sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2025 mencapai 5,75 persen, melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 5,33 persen.
โIni merupakan pencapaian yang membanggakan, karena untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Tulungagung mampu melampaui Jawa Timur,โ ujarnya.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp3,043 triliun atau 105,98 persen dari target. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp902,3 miliar atau 114,33 persen, menunjukkan peningkatan kemandirian daerah.
Selain capaian ekonomi, Pemkab Tulungagung juga meraih berbagai penghargaan tingkat nasional sepanjang 2025. Di antaranya peringkat ke-7 terbaik nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2024, penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2025, Golden Trophy Top Digital Award 2025 melalui layanan digital RSUD dr. Iskak, serta penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Utama.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah juga menerapkan berbagai kebijakan strategis yang bersifat pro-rakyat. Di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemberian stimulus pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta penyelenggaraan bazar UMKM secara rutin dalam kegiatan car free day.
Bupati menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap masukan DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
โSemua masukan akan dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di masa mendatang,โ tegasnya.
Sementara itu, menanggapi LKPJ Bupati, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Tulungagung melalui Sekretaris Fraksi, H. Fuad Ashari, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung sepanjang tahun 2025.
Namun demikian, Fraksi PKB mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada capaian angka, melainkan juga pada kualitas serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
โYang paling penting adalah memastikan manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Harapan kami ke depan jangan hanya fokus pada angka, tetapi kualitas dan dampak pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat Tulungagung,โ tegas Fuad.
Lebih lanjut, Fraksi PKB juga mendorong agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat. Menurutnya, kolaborasi yang solid akan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung.
Rapat paripurna tersebut bertepatan dengan momentum Idul Fitri 1447 Hijriah, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan halal bihalal bersama antara unsur legislatif dan eksekutif.
Ketua DPRD Marsono menilai halal bihalal sebagai tradisi yang sarat nilai kebersamaan, saling memaafkan, serta mempererat hubungan kerja.
โKita harus menjadikan momen ini sebagai dasar untuk memperkuat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan bekerja sama dengan penuh semangat,โ ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mendorong kemajuan daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
โSaya berkomitmen memastikan setiap kebijakan berpihak pada rakyat, dan kolaborasi ini akan menjadi landasan kuat untuk mewujudkan Tulungagung yang lebih baik di masa depan,โ tandasnya.**(And)
Leave a Reply
Batalkan balasan