๐ง๐ฟ๐ฒ๐ป๐ด๐ด๐ฎ๐น๐ฒ๐ธ | ๐ฎ๐ป๐ฑ๐ถ๐ธ๐ฎ๐ป๐ฒ๐๐.๐ฐ๐ผ๐บ โ Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek, Sukarodin, menyoroti seringnya perubahan regulasi dari BPJS Kesehatan yang dinilai membingungkan sekaligus membebani rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan usai rapat kerja Komisi IV bersama manajemen RSUD dr. Soedomo Trenggalek, Rabu (20/5/2026). Dalam rapat tersebut, pihak rumah sakit mengeluhkan ketatnya aturan BPJS terkait batas waktu rawat inap pasien dan perubahan kebijakan yang dinilai kerap terjadi secara mendadak. Menurut Sukarodin, kondisi tersebut membuat rumah sakit berada dalam posisi sulit karena harus menyesuaikan pelayanan dengan aturan administrasi yang terus berubah. โRumah sakit ini melayani pasien, bukan sekadar mengurus administrasi. Tapi kenyataannya mereka sering dibuat keteteran karena aturan BPJS berubah-ubah,โ tegas Sukarodin. Ia mengungkapkan, rumah sakit bahkan terpaksa memulangkan pasien dalam durasi tertentu agar biaya perawatan tetap bisa diklaim ke BPJS. Jika pasien dirawat melebihi ketentuan, maka klaim rumah sakit berpotensi tidak dibayarkan. โIni yang menjadi persoalan. Kadang pasien sebenarnya masih membutuhkan perawatan, tapi rumah sakit dibatasi aturan administrasi. Kalau tidak mengikuti, klaimnya bisa tidak dibayar,โ ujarnya. Sukarodin menilai kebijakan seperti itu berpotensi mengganggu kualitas pelayanan kesehatan dan menempatkan rumah sakit pada tekanan operasional yang berat. โJangan sampai pelayanan kesehatan dikalahkan oleh perubahan aturan yang terlalu sering dan tidak mempertimbangkan kondisi di lapangan,โ katanya. Komisi IV DPRD Trenggalek, lanjutnya, akan terus berupaya mencari solusi agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski terjadi perubahan regulasi dari BPJS. โKami akan mencoba mencarikan jalan keluar. Rumah sakit jangan terus dibebani aturan yang berubah-ubah, sementara masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan pasti,โ pungkasnya. โ๏ธAndik, Editor Tim Redaksi andikanews.com Navigasi pos Ironi Dewan Pers: Wilson Lalengke Kritik Sikap terhadap Kasus Jurnalis dan Penahanan WNI Menuju Gaza DPRD Tulungagung Sahkan Lima Ranperda Jadi Perda, Perkuat Fondasi Hukum Pembangunan Daerah
