๐ง๐ฟ๐ฒ๐ป๐ด๐ด๐ฎ๐น๐ฒ๐ธ|๐๐ป๐ฑ๐ถ๐ธ๐ฎ๐ป๐ฒ๐๐.๐ฐ๐ผ๐บ โ Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menyoroti lemahnya evaluasi serta minimnya sinkronisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat kerja bersama mitra OPD yang membahas capaian kinerja tahun 2025 dan rencana kerja tahun 2026. Komisi I menilai banyak OPD belum menunjukkan hasil signifikan meski alokasi anggaran tidak banyak berubah dari tahun ke tahun.
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Muh Husni Tahir Hamid, menegaskan perlunya sinkronisasi antara permasalahan di lapangan, capaian kinerja, serta penyusunan anggaran. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan OPD selama ini hanya bersifat formalitas dan tidak menyentuh akar persoalan.
โKita sinkronisasi dulu bahwa harusnya permasalahan yang ada itu menjadi dasar penghitungan dan evaluasi yang kemarin. Dari situlah perhitungan menyangkut anggaran atau SDM yang perlu kita lihat,โ tegas Husni.
Ia menilai pola penyusunan anggaran OPD cenderung stagnan dan tidak didasarkan pada hasil kerja yang terukur.
โKita tidak bicara angka sekarang. Kalau kemarin dapat sekian, apa hasilmu? Terus yang tahun depan kamu mau cari apa? Tapi anggarannya kok itu-itu saja,โ ujarnya.
Dukcapil dan Bagian Hukum Jadi Sorotan
Salah satu OPD yang mendapat perhatian khusus adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Komisi I menilai capaian kinerja dinas tersebut masih biasa-biasa saja, bahkan belum menunjukkan progres signifikan meski target capaian diklaim tinggi.
โMisalnya ada seribu warga yang belum terselesaikan administrasinya, harusnya ditambah target dua persen untuk mengimbanginya. Tapi faktanya tidak. Pegawai dianggap cukup, padahal masih keteteran,โ ungkapnya.
Selain Dukcapil, Bagian Hukum Setda Trenggalek juga menjadi perhatian. Komisi I menemukan ketidaktepatan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan.
โCapaian di bagian hukum sudah diplot sendiri, padahal yang memplotkan itu tidak memahami kebutuhan sebenarnya. Harusnya plotting itu dikoreksi dulu. Kalau anggaran hanya dibagi-bagi, jelas tidak akan cukup,โ jelas Husni.
Minim Inovasi Menuju 2026
Komisi I juga menilai rencana kerja OPD tahun 2026 masih minim inovasi. Sebagian besar program hanya bersifat rutinitas dan belum mendukung visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Trenggalek, termasuk target menuju Net Zero Carbon.
โPerencanaan tahun 2026 hanya berisi kegiatan rutin. Tidak ada yang mendukung target RPJMD terkait net zero carbon,โ kritiknya.
Komisi I Akan Perketat Evaluasi OPD
Husni menegaskan bahwa Komisi I DPRD Trenggalek akan terus melakukan evaluasi mendalam terhadap perencanaan dan penganggaran OPD. Langkah ini penting untuk memperjelas arah pembangunan daerah agar lebih efisien dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
โPerlu kita evaluasi agar terlihat kekurangan Trenggalek itu di mana. Kita juga akan melihat apakah dengan keterbatasan anggaran ini, daerah benar-benar mampu keluar dari keterbatasan fiskal,โ pungkasnya. (And)
