๐ง๐ฟ๐ฒ๐ป๐ด๐ด๐ฎ๐น๐ฒ๐ธ|๐๐ป๐ฑ๐ถ๐ธ๐ฎ๐ป๐ฒ๐๐.๐ฐ๐ผ๐บ –ย Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menyoroti kecilnya alokasi anggaran untuk penanganan stunting dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menyebutkan bahwa sekitar 2.100 anak di Trenggalek berpotensi mengalami stunting dan membutuhkan penanganan segera.
โIni menjadi keseriusan Komisi IV. Anak-anak yang berpotensi stunting ini harus segera ditangani,โ ujar Sukarodin, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, kebutuhan anggaran penanganan stunting pada tahun 2026 mencapai Rp 2,8 miliar, namun RAPBD 2026 hanya mengalokasikan Rp 200 juta. Sukarodin menilai jumlah tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan.
โUpaya mencari tambahan dana dari pos anggaran lain sangat sulit karena sebagian besar sudah terserap untuk program prioritas lainnya,โ ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa mencari tambahan sekitar Rp 2 miliar dari pos anggaran lain hampir mustahil dilakukan.
โKalau kita coba mencari ke anggaran lain sebesar Rp 2 miliar sekian itu berat karena semuanya sudah mentok. Satu-satunya jalan adalah menaikkan pendapatan di Dinas Kesehatan, potensinya masih realistis,โ tegasnya.
Tambahan pendapatan tersebut, lanjutnya, akan diarahkan khusus untuk mendanai program percepatan penurunan stunting agar prevalensi kasus tidak kembali meningkat pada 2026.
โTambahan Rp 2 miliar ini penting supaya angka stunting yang sudah turun tidak naik lagi,โ ujarnya.
Dari total 2.100 anak berisiko stunting, sebagian besar masih berada pada usia yang memungkinkan untuk pemulihan status gizi.
โKalau yang sudah lewat usia memang statusnya tidak bisa diubah lagi, tapi 2.100 anak ini masih bisa direcovery dengan tambahan asupan gizi dan pendampingan,โ jelasnya.
Sukarodin menegaskan bahwa keberhasilan penanganan stunting sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai.
โKalau tidak segera dikejar tambahan gizinya, mereka bisa masuk kategori stunting. Jadi ini perlu biaya yang cukup,โ pungkasnya.(And)
