๐ง๐จ๐๐จ๐ก๐๐๐๐จ๐ก๐, ๐๐ป๐ฑ๐ถ๐ธ๐ฎ๐ป๐ฒ๐๐.๐ฐ๐ผ๐บ โ Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat memastikan stabilitas pemerintahan di Kabupaten Tulungagung tetap terjaga. Wakil Bupati Ahmad Baharudin resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung menggantikan Gatut Sunu Wibowo yang tengah menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Lilik Pudjiastuti, menegaskan bahwa posisi pimpinan daerah telah diisi guna menjamin pelayanan publik tetap berjalan.
โSudah ada, wakil bupati sebagai Plt,โ ujar Lilik saat memberikan keterangan di Surabaya, Senin (13/4/2026).
Penunjukan Ahmad Baharudin mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kekosongan kepemimpinan (vacuum of power) yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan dan kebijakan strategis daerah.
Meski Surat Keputusan (SK) penetapan telah diterbitkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa rilis resmi terkait detail administrasi akan segera diumumkan melalui Biro Administrasi Pimpinan.
Sementara itu, terkait pengisian jabatan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni, menegaskan bahwa kewenangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
โUntuk pengisian pelaksana tugas di tingkat OPD, itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten,โ jelasnya.
Kebijakan ini memberi ruang bagi Plt Bupati untuk menata ulang struktur birokrasi di lingkungan Pemkab Tulungagung agar tetap solid dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penunjukan Plt Bupati ini merupakan tindak lanjut setelah Gatut Sunu Wibowo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan pemerasan terhadap sejumlah instansi perangkat daerah. Saat ini, Gatut bersama ajudannya telah ditahan di Rumah Tahanan KPK guna kepentingan penyidikan.
Dengan adanya kepemimpinan sementara ini, diharapkan roda pemerintahan di Tulungagung tetap berjalan normal. Pemerintah daerah pun diminta fokus menjaga kelangsungan program pembangunan serta optimalisasi penyerapan anggaran demi kepentingan masyarakat.
ย
