banner 728x250

APBD Lebih Tepat Sasaran: DPRD dan Bupati Tulungagung Teken Perubahan KUA-PPAS

banner 120x600

๐€๐๐ƒ๐ˆ๐Š๐€๐๐„๐–๐’.๐‚๐Ž๐Œ – Tulungagung โ€“ DPRD Kabupaten Tulungagung bersama Bupati Gatut Sunu Wibowo menyepakati perubahan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota bersama dalam Rapat Paripurna di Gedung Graha Wicaksana, Selasa (15/7/2025), yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Marsono.

Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, para Camat, serta sejumlah tamu undangan.

Perubahan KUA-PPAS 2025 mencerminkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menciptakan perencanaan anggaran yang lebih adaptif, efektif, dan berpihak kepada kebutuhan riil masyarakat. Bupati Gatut Sunu Wibowo menyampaikan terima kasih atas dukungan dan masukan konstruktif dari DPRD, terutama dalam peningkatan anggaran infrastruktur dan penguatan peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

โ€œMelalui perubahan ini, kami berharap APBD 2025 dapat lebih tepat sasaran, responsif terhadap tantangan pembangunan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tulungagung,โ€ ujar Bupati.

Ketua DPRD Marsono menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan bukti kuat sinergi antara dua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah. โ€œHarapan kami, APBD 2025 bisa menjadi instrumen pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,โ€ ungkapnya.

Beberapa fokus utama dalam perubahan KUA-PPAS kali ini antara lain peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur lintas sektor, serta penyesuaian regulasi demi mendukung kinerja BLUD dalam memberikan pelayanan publik yang lebih optimal. Rincian lengkap alokasi anggaran akan diumumkan lebih lanjut oleh Pemkab Tulungagung.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak semua pihak menjaga komunikasi dan kolaborasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif demi keberlanjutan pembangunan. โ€œKesepakatan ini harus menjadi pondasi kuat untuk mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan menyentuh kepentingan masyarakat luas,โ€ tegasnya.(and)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *