Suasana sidang paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung saat menyepakati Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, bertepatan dengan Hari Jadi keβ821 Tulungagung
TULUNGAGUNG, andikanews.com β Momentum Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung menjadi catatan penting dalam penentuan arah pembangunan daerah. Bertepatan dengan puncak peringatan hari jadi tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja daerah mencapai Rp3,21 triliun.
Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung yang digelar di Ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., dan dihadiri Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, S.M., M.M., jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta kepala perangkat daerah.
Pendapatan Rp2,93 Triliun, APBD 2027 Defisit Rp286,86 Miliar
Berdasarkan hasil kesepakatan, pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung pada Tahun Anggaran 2027 ditargetkan sebesar Rp2.932.161.039.149,02. Sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp3.219.027.489.972,86.
Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp286.866.450.823,84. Defisit itu direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) diproyeksikan sebesar Rp0,00.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, prioritas program, serta kemampuan keuangan daerah agar anggaran tersusun realistis dan tepat sasaran.
Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas masukan, dukungan, serta komitmen selama proses pembahasan anggaran.
Menurutnya, berbagai masukan dari legislatif menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Ia menegaskan, sinergi antara eksekutif dan legislatif harus terus dijaga agar program-program pembangunan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tulungagung.
Delapan Prioritas Pembangunan Tulungagung Tahun 2027
APBD 2027 disusun dengan mengusung tema pembangunan βTulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel.β
Tema tersebut dijabarkan ke dalam delapan prioritas pembangunan daerah, meliputi perluasan kesejahteraan sosial, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur berkualitas, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal, percepatan penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta penguatan ketahanan bencana dan pelestarian budaya daerah.
Berbagai prioritas tersebut diharapkan menjadi landasan dalam mengarahkan penggunaan anggaran agar lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Propemperda 2027 Perkuat Landasan Regulasi Daerah
Selain menyepakati Raperda APBD 2027, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menegaskan bahwa Propemperda memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembentukan regulasi daerah. Karena itu, setiap rancangan peraturan yang masuk dalam program tersebut harus disusun secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya keselarasan antara pembentukan regulasi, perencanaan pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya menjadi landasan formal, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif.
βKeselarasan antara perencanaan program, regulasi, dan kemampuan keuangan daerah menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, efektif, transparan, dan akuntabel,β ujar Marsono.
Senada dengan hal tersebut, Ahmad Baharudin berharap kerja sama harmonis antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga serta semakin solid dalam mengawal program pembangunan daerah.
Menurutnya, kolaborasi yang baik menjadi modal penting dalam merealisasikan program pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
APBD 2027 Diharapkan Dorong Kesejahteraan Masyarakat
Kesepakatan APBD 2027 yang bertepatan dengan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung menjadi tahapan penting dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun mendatang.
Dengan semangat βGumregah, Nyawiji lan Ngabekti Tumuju Tulungagung Lohjinawi,β Pemkab bersama DPRD diharapkan mampu mengawal pelaksanaan APBD secara konsisten, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, setiap alokasi anggaran diharapkan benar-benar mendukung program prioritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung.
And
