Plt. Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., bersama pimpinan DPRD menandatangani berita acara kesepakatan lima Rancangan Peraturan Daerah di Graha Wicaksana, 30 Oktober 2026. — Foto: Andikanews.com
TULUNGAGUNG, ANDIKANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung Masa Sidang I Tahun Sidang III, Jumat (30/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Graha Wicaksana DPRD Kabupaten Tulungagung tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., bersama pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Persetujuan bersama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, terutama pada sektor pendidikan, ketenagakerjaan, ketertiban umum, pemajuan kebudayaan, serta perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
Dalam rapat tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap lima Ranperda yang telah melalui tahapan pembahasan dan fasilitasi Gubernur Jawa Timur.
Adapun lima Ranperda yang disepakati meliputi Penyelenggaraan Pendidikan; Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah; serta Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
Ahmad Baharudin Apresiasi Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pimpinan serta anggota DPRD yang telah bekerja keras meneliti, mengoreksi, dan menyempurnakan kelima Ranperda melalui pembahasan bersama.
Menurutnya, proses pembahasan yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan serta berpedoman pada asas hukum dan ketentuan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, persetujuan terhadap lima Ranperda tersebut bukan sekadar pemenuhan agenda administratif, melainkan wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjawab kebutuhan serta tantangan pembangunan Kabupaten Tulungagung.
Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Tenaga Kerja Jadi Perhatian
Salah satu Ranperda yang disepakati adalah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses pendidikan yang layak dan berkualitas, serta membentuk generasi yang berdaya saing, berkarakter, dan bertanggung jawab.
Pendidikan inklusif juga menjadi perhatian penting. Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan sesuai kewenangannya, termasuk memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik penyandang disabilitas.
Sementara itu, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja.
Regulasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, serta memperluas kesempatan kerja secara merata bagi masyarakat.
Ketertiban Umum dan Pelestarian Budaya Daerah
Di bidang ketertiban dan keamanan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat menjadi instrumen penting untuk memperkuat peran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga situasi wilayah agar tetap aman, tertib, harmonis, dan kondusif.
Sektor kebudayaan juga mendapatkan perhatian melalui Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Regulasi ini menjadi landasan bagi upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan lokal agar identitas serta kearifan masyarakat Tulungagung tetap terjaga di tengah perkembangan globalisasi dan modernisasi.
Pemerintah daerah memandang kebudayaan bukan hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai modal sosial dan ekonomi yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
Perlindungan Penyandang Disabilitas Diperkuat
Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas diarahkan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan ramah disabilitas.
Melalui regulasi tersebut, kesamaan kesempatan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diharapkan semakin terjamin, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, maupun pelayanan publik lainnya.
Dengan demikian, penyandang disabilitas diharapkan memperoleh ruang dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan pembangunan daerah.
Enam Ranperda Masuk Agenda Pembahasan Selanjutnya
Selain menyepakati lima Ranperda, rapat paripurna juga mengagendakan pengumuman perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 beserta laporan Bapemperda.
Berdasarkan laporan Bapemperda, pembahasan perubahan program tersebut telah dilakukan melalui koordinasi dengan Tim Asistensi Pembahas Ranperda pada 14 Oktober 2026.
Sejumlah rancangan regulasi yang masuk dalam perubahan program tersebut meliputi Ranperda tentang Kepala Desa, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Bersumber dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung.
Selain itu, rapat paripurna juga mengumumkan pembentukan panitia khusus (Pansus) DPRD untuk membahas sejumlah Ranperda, termasuk perubahan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Ranperda tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Pembentukan Pansus menjadi bagian penting dalam tahapan legislasi daerah agar setiap rancangan peraturan dapat dikaji secara cermat, komprehensif, dan sesuai kebutuhan masyarakat sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah.
Rapat paripurna tersebut juga mengagendakan pengumuman perubahan Fraksi PDI Perjuangan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan kelembagaan DPRD.
Lima Ranperda Ditegaskan Melalui Penandatanganan Berita Acara
Rangkaian rapat paripurna ditandai dengan pembacaan berita acara persetujuan bersama oleh Sekretaris DPRD, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Plt. Bupati Tulungagung bersama pimpinan DPRD.
Penandatanganan tersebut menjadi penegasan atas kesepakatan bersama terhadap lima Ranperda yang telah melalui proses pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif.
Menutup sambutannya, Ahmad Baharudin berharap seluruh proses pembentukan peraturan daerah dapat berjalan lancar, tertib, serta menghasilkan regulasi yang dapat diterima dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar setiap kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
Melalui persetujuan lima Ranperda tersebut, Pemkab Tulungagung bersama DPRD menegaskan komitmen untuk terus membangun daerah melalui regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat demi mewujudkan Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia sepanjang masa.
(Andik)
